real
		time web analytics
Puncak Gunung Es Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

TOP CAREER - Diskriminasi terhadap perempuan terutama dalam bentuk pelecehan seksual di tempat kerja tak ubahnya fenomena puncak gunung es. Penanganannya masih dinilai abu-abu.

Sri Nurherwati, Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Perempuan Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, sempat mengatakan beberapa waktu lalu bahwa tidak ada pihak yang bisa memerinci angka pasti berapa jumlah pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Nurher, sapaan akrab perempuan ini, meyakini praktek dilapangan bisa jauh lebih besar.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

Diluar itu, tempat kerja sendiri dapat diartikan secara luas baik lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi atau lembaga lain serta situasi dimana aktivitas perempuan berlangsung untuk memperoleh nafkah. Gambaran umumnya kekerasan terhadap perempuan ditempat kerja berkisar sebagai perlakuan diskriminatif yang diantaranya adalah pelecehan seksual.

Menurut Nurher, banyak penyebab yang menjadi tirai penutup akan kekerasan seksual terutama pelecehan seksual terhadap perempuan ditempat kerja sehingga jarang terekspos ke publik. Salah satunya adalah ketakutan korban akan ‘keamanan’ posisi di tempat kerjanya atau pemutar balikkan fakta karena belum adanya perlindungan hukum secara tegas baik dari perusahaan maupun negara terhadap penanganan dan sanksi terkait pelecehan seksual ditempat kerja.

“Di tingkat institusi atau tempat kerja masih hanya melihat pekerjanya bekerja dengan baik atau tidak. Ketika perempuan mengajukan pengaduan akan diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual dalam relasi hubungan kerja, perlindungan terhadap perempuan tidak menjadi satu mekanisme perlindungan. Yang dilindungi adalah hanya perlindungan ketika perempuan menjalankan pekerjaannya. Kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi bagian perlindungan tenaga kerja,” tuturnya kepada TopCareer.id.

Selain itu, kata Nurher, beberapa faktor normatif dan sosiokultural yang ada ternyata juga memberikan peluang terus berlangsungnya pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja dan masyarakat. Mitos bahwa perempuan adalah ‘penggoda’ yang sering menyudutkan perempuan telah berdampak cara pandang masyarakat kebanyakan.

Kondisi ini dilestarikan dengan ditanamkannya norma sosial dalam beberapa kehidupan keluarga bahwa menceritakan pelecehan seksual kepada orang lain adalah hal yang bisa membawa aib bagi keluarga karena dinilai gagal menjaga kehormatan diri. Tak heran jika lantas banyak pelecehan yang terpendam.

Bias Definisi dan Pemahaman

Secara umum Komnas Perempuan menilai pemahaman akan praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan dilingkungan kerja belum dipahami banyak kalangan di Tanah Air. Nurher menyebutkan contoh yang termasuk diskriminasi tapi sering dipraktekkan antara lain larangan menikah antara pekerja satu kantor. Contoh lain adalah ketika perusahaan angkat tangan ketika pekerja perempuannya meminta perlindungan ketika mendapat kekerasan dalam rumah tangganya.

Hal itu pula yang terjadi pada pemahaman akan definisi pelecehan seksual yang hingga saat ini masih belum dipahami secara sama mulai dari tingkat individu, perusahaan, hingga negara. Dari sisi substansi perundangan ataupun beberapa peraturan hukum juga belum sepaham terkait definisi itu. Akibatnya penanganannya bisa menjadi rancu bahkan salah kaprah.

Cakupan pelecehan seksual itu sendiri terbilang luas mulai dari sentuhan yang tidak dikehendaki, ucapan-ucapan sengaja yang difokuskan pada minat atau tindakan seksual, hingga pada pemaksaan atau serangan untuk melakukan hubungan seksual. Istilah pelecehan seksual pada dasarnya mengacu pada keseluruhan sikap dan perilaku yang merendahkan dan mengobjekkan perempuan karena jenis kelaminnya.

Kendati demikian, kata dia, istilah pelecehan seksual sering dikonotasikan ‘ringan’, tidak seperti kekerasan seksual sehingga berkorelasi pada penyikapan penanganan yang ‘ringan’ pula.

“Aparat penegak hukum kita masih sangat konvensional. Idealnya, pembuktian untuk kasus kekerasan seksual bisa lewat psikolog apakah ada trauma pada korban atau tidak. Tapi tidak semua hakim menyadari. Ini yang membuat kasus kekerasan seksual banyak yang mandek. KUHP kita hanya mengakui kekerasan secara fisik, psikis tidak diakui. KUHP tidak mengenal pelecehan seksual, melainkan yang dikenal hanya perkosaan dan pencabulan. Harus ada UU yang mencakup kekerasan seksual,” tutur Nurher.

Berkaca dari beberapa kasus yang pernah ditangani pihaknya, Resty Priharyanti, Kordinator Divisi Kasus Mitra Perempuan, mengakui penanganan pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja merupakan pekerjaan sulit. Terlebih karena adanya perbedaan pemahaman dari pihak-pihak terkait pelecehan seksual tersebut. Dia mencontohkan pada satu kasus pihaknya kesulitan membantu perempuan korban yang mendapat pelecehan seksual dari atasannya ditempat kerja untuk mendapatkan keadilan dari sisi hukum.

“Kami mau tidak mau harus mencari bukti sekuat-kuatnya ketika itu karena tidak banyak bukti pada kasus pelecehan itu. Saat melakukan tuntutan hukum kan perlu memerlukan bukti-bukti yang kuat, dimana pada kasus pelecehan bukti yang diminta sulit dipenuhi padahal pelecehan terjadi,” kata Resty.

Akibat lemahnya kategori pembuktian dari sisi hukum pada kasus tersebut, perempuan yang menjadi korban pelecehan akhirnya terpaksa gigit jari. Menurut penjelasan Resty, si korban itu malah mendapat ‘pembalasan’ dari pelaku pascapengaduannya. Tindak pembalasan yang dimaksudkan seperti pengucilan dan pemotongan gaji karena alasan-alasan yang tidak adil dari si pelaku yang pada akhirnya membuat si korban mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Lemahnya Perlindungan dan Sosialisasi Pemerintah

Pada dasarnya di Indonesia perlindungan instrumen hukum akan pelecehan seksual terhadap perempuan sudah dituangkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW/Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai 1979. Sebagai salah satu negara peserta konvensi, Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan tak terkecuali dilingkungan kerja. Namun, menurut Nurher, perkembangan implementasi dari CEDAW berjalan lambat.

Tengok saja sejak CEDAW diberlakukan, pemerintah Indonesia baru membuat turunan perundangan terkait itu pada 1984 yang dituangkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Nurher menilai UU tersebut belum secara jelas mengatur terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Tanah Air. Di dalamnya antara lain hanya disebutkan bahwa perempuan tidak boleh didiskriminasikan dari dunia kerja karena keperempuanannya, status perkawinan, serta pendidikannya.

 “UU ini sendiri sudah dilahirkan sejak 1984 tapi sosialisasinya lemah, baru menguat 10 tahun terakhir. Sosialisasi sangat lemah ketika bicara CEDAW dan UU No.7 tahun 1984. Kalau boleh dipersalahkan ini kan kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan tapi tidak tersosialisasi dengan baik. Negara mengakui adanya diskriminasi tapi praktek untuk menghapuskan diskriminasi salah satunya pelecehan seksual belum menguat. Jadi selalu ada upaya pelanggengan sistem yang patriarki.”

Dia menyarankan seharusnya pemerintah segera merevisi dan membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan turunan terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan secara mendalam termasuk pemberian sanksi tegas kepada pelaku, selain mensinkronisasikan peraturan dan peran antarpenyelenggara negara.

Efeknya Tak Bisa dianggap Remeh

Secara psikologis, Resty yang sering mendampingi perempuan korban pelecehan seksual mengungkapkan bahwa dampak pelecehan seksual tidak bisa dipandang remeh apalagi jika itu terjadi secara berulang. Efeknya antara lain mulai dari turunnya kepercayaan diri yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas kerja, trauma ringan, hingga pada depresi parah yang bisa mendorong si korban untuk bunuh diri. Itu semua tergantung pada ketahanan individu yang bersangkut.

Secara umum penanganan serta pemulihan korban pelecehan dilingkungan kerja tidak memakan waktu sebentar. Berdasarkan beberapa pendampingan yang dilakukannya, Retsy menyebutkan rata-rata masa pemulihan trauma korban pelecehan seksual berkisar antara 2-3 tahun. Cepat atau tidaknya pemulihan korban juga tergantung pada dukungan pihak-pihak terkait seperti rekan kerja, perusahaan, masyarakat, dan keluarga, serta orang dekat dari si korban. 

“Selain keluarga, perusahaan juga harusnya banyak pegang peranan dalam pemulihan si korban. Kebanyakan perusahaan tidak peduli dengan pemulihan psikis  korban. Perusahaan hanya peduli karyawannya itu bekerja dengan baik atau tidak,” kata Resty. 

Pembenahan Segala Lapisan

Komnas Perempuan menilai pencegahan dan penghapusan akan pelecehan seksual tidak hanya cukup pada pembenahan mekanisme ditingkat perusahaan serta perundangan yang berlaku melainkan juga ‘pelurusan’ pandangan beberapa masyarakat bahwa pelecehan seksual bukan merupakan aib yang harus ditutupi.    

Pandangan kekerasan seksual adalah persoalan moralitas sebagai kejahatan kesusilaan, kata Nurher, tidak lepas dari ketimpangan relasi yang menempatkan perempuan sebagai penanda kesucian dan moralitas dari masyarakat. Akibatnya banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual merasa malu menceritakan pengalaman pelecehannya karena malu dianggap ‘tidak suci’ atau ‘tidak bermoral’. Yang memprihatinkan lagi sikap korban yang bungkam justru didorong oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat sekitar. “Selama masyarakat masih memandang konstruksi lama yang mendiskriminasikan perempuan sebagai sesuatu yang benar, itu yang jadi masalah.”

Penanaman pemahaman bahwa pelecehan seksual sebagai pelanggaran HAM yang tidak main-main, kata Nurher, juga bisa dilakukan lewat jalur kurikulum pendidikan usia dini. Selain itu faktor penyaringan tayangan program televisi yang banyak menampilkan pelecehan terhadap perempuan juga harus dimaksimal. “Tanpa penjelasan tayangan berbau pelecehan seksual merupakan pelanggaran HAM, maka anak-anak dan masyarakat seolah-olah menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar biasa saja.”

Terkait upaya pencegahan dan penanganan pelecehan di tingkat perusahaan, Komnas Perempuan mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan membentuk departemen khusus serta dewan etika yang menangani kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan