real
		time web analytics
IT Indonesia Tidak Siap Terjun ke Industri

TOP CAREER – Sistem pendidikan yang tidak mengarah langsung pada penjurusan profesi bisa berakibat pada ketidaksiapan angkatan kerja muda terjun ke dalam dunia industri. Kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran.

Hal itu juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Telekomunikasi dan Informatika (Telematika), Victor Terinathe. Menurut Victor yang sudah berpengalaman ke daerah-daerah melihat kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan melakukan survei, angkatan kerja muda Indonesia tidak prepare untuk bekerja.

“Karena pola pendidikannya satu arah, berpikirnya tidak progresif. Nah, sekarang lihat industri IT (Information Technology) kita, pola pikir sudah salah, disuruh sekolah tinggi, padahal seharusnya dididik untuk pendidikan profesi, mengarah ke cita-cita,” kata Victor kepada TopCareer.id.

Ia menilai kesalahan dalam pola pendidikan yang tidak mengarah pada peminatan profesi itu, maka seseorang  hanya akan berpatokan asal kerja setelah lulus sekolah saja, bukan mencapai cita-cita. Kalau hanya pedoman asal kerja, maka tenaga kerja muda ini akan sulit beradaptasi dengan lingkungan industri karena tidak sesuai dengan minat.

“Nah, mereka (angkatan kerja muda) sudah oke ketika dipotret berdasarkan standar kompetensi nasional. Mereka sudah lulus secara kompetensi, bagus. Mulai dari Sabang sampai Timika itu kalau untuk standar bagus, tapi they dont ready go to the job market,” papar Victor.

Angkatan kerja muda yang disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga dinilai masih belum siap masuk industri lantaran umur rata-rata sekitar 17-18 tahun. Menurut dia, umur yang tepat ketika seseorang siap kerja adalah saat mencapai 24 tahun.

“Umur 21 saja belum bisa siap kerja. Agak susah memenuhi kapasitas yang diinginkan indusri karena tidak ada perbekalan dalam pendidikan mereka di keseharian itu, yang namanya personal development -lah.”

Berdasarkan pengalamannya, jika ingin mengembangkan tenaga kerja muda dari sekolah-sekolah SMK, maka perlu ada pelatihan langsung dari praktisi. Melalui pelatihan langsung itu, maka diharapkan mereka lebih paham kondisi real dunia industri seperti apa, sehingga kesiapan pekerja muda bisa lebih matang.

“Jadi, praktisi di industri ini mereka datang lalu di-hire ke pendidikan vokasi, untuk melatih bagaimana membangun sebuah etos kerja, bagaimana membangun yang namanya personal development. Bagaimana kalau punya tujuan cara mencapainya seperti apa. Gitu-gitu di sekolah enggak diajarin,” ujar Victor.

Untuk itu, pendidikan yang mengarah pada penjurusan pun perlu dimatangkan. Dan pemerintah melihat bahwa sertifikasi merupakan jalan pembuka bagi angkatan kerja muda dalam membuktikan kemampuan di bidangnya agar lebih diakui industri. Berangkat dari situ, pemerintah lantas ingin mencoba pemerataan sertifikasi untuk sekolah-sekolah kejuruan, serta perguruan tinggi.

“Pemerintah ini mau coba yuk setiap sekolah tiap lulus ada ijazahnya ada sertifikat kompetensinya. Perguruan tinggi juga begitu. Tetapi ketika pemerintah menginginkan program seperti itu, kok sertifikat kompetensi disetarakan atau disamakan dengan ijazah? Jadi enggak eksklusif,” ucap Victor.

Menurut pengalamannya di luar negeri, sertifikasi itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah profesional di bidang tertentu dan ingin memiliki pengakuan sebagai bukti bahwa kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan malah mengejar pemerataan sertifikasi, karena hal itu bukan sesuatu yang efektif.

“Kalau di luar negeri itu ada orang-orang audit bidang IT, dan yang benar-benar memiliki Certified Information Systems Auditor (CISA) enggak sampai ribuan jumlahnya. Hanya Indonesia yang nyetak sertifikat banyak. Padahal dalam mendapat sertifikasi itu sebenarnya susah ujiannya.”

“Sertifikasi berbeda dengan ijazah. Ijazah itu ada di sekolah, dapat gelar akademis. Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan kompetensi, sekarang namanya profesi. Itu tercermin dari sertifikasi. Indonesia ini dibalik, semua orang diberikan hak yang sama untuk sertifikasi,” pungkasnya.

Bagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sendiri, tujuan sertifikasi itu yakni untuk memastikan bahwa seseorang datang ke LSP berbekal kompetensi yang dimiliki, kemudian menginginkan pengakuan atas kompetensinya.

“Kalau kamu mau dapat pengakuan kompetensi, maka datang ke LSP untuk melakukan assessment. Kamu itu nanti ditanya, diuji, kira-kira apa yang kamu klaim punya kompetensi, itu dibuktikan oleh LSP. Kamu menambahkan bukti itu sebagai portofolio. Nah, kalau di Indonesia, bukan kamu yang datang ke LSP, tapi lembaganya yang datang ke sekolah,” terangnya.  

Sementara, bidang IT sendiri tak menuntut bahwa kemahiran didapat melalui bangku sekolah. Kompetensi IT bahkan hingga tingkat yang tinggi itu bisa saja didapat seseorang melalui belajar otodidak. Dan untuk meraih pembuktian kemampuan tersebut tentu melalui fungsi sertifikasi.

“Inget lho ya, pengakuan kompetensi itu diberikan oleh lembanga sertifikasi, tapi seseorang dalam mendapatkan kompetensi bisa melalui pendidikan formal maupun nonformal. Belajar IT enggak mesti sekolah, dia akan cari pengakuan kompetensi itu, cari LSP untuk mendapat pengakuan,” papar Victor.

Persoalan lainnya adalah tidak adanya umpan balik atau survei yang dilakukan untuk memetakan tingkat keberhasilan dari pemerataan sertifikasi di tingkat SMK dan perguruan tinggi ini. Sehingga pihaknya tidak mengetahui apakah angkatan kerja muda tersertifikasi ini bisa lebih siap dalam terjun ke dunia industri. 

“Enggak pernah ada survei yang bisa memastikan bahwa fasilitasi yang diberikan kepada lulusan SMK itu apakah bisa membuktikan bahwa dia sudah masuk ke dalam job market, atau minimal dia siap ke industri apa belum. Untuk dunia SMK itu saja, bukan jumlah sedikit. Seharusnya BNSP punya survei tingkat keberhasilan itu.”

Ia menambahkan, ada baiknya sebuah kebijakan selalu memiliki pandangan akan hasil di masyarakat, juga penggunanya. Paling tidak, jika memang pemerataan sertifikasi ini digencarkan, maka perlu dilihat bagaimana hasilnya selama ini, baru kemudian ada evaluasi agar dunia pendidikan Indonesia bisa lebih berkembang.

“Sejak 2005 sampai sekarang 12 tahun, ada puluhan ribu sertifikat yang dikeluarkan. Nah, dari sertifikat yang dikeluarkan itu kami enggak tahu ada yang sudah kerja kah, atau digunakan untuk apa. BNSP enggak survei, Kemenaker enggak survei. Tingkat keberhasilan sertifikasi itu di mana, kami enggak tahu,” tandas Victor.

Memang, harapannya sertifikasi bisa digunakan untuk memperoleh pengakuan kompetensi agar diperlihatkan kepada industri sehingga tingkat keberhasilan dan reward yang diberikan bisa sejalan. Namun, jika peruntukan yang semula bagi profesional kemudian bergeser ke lulusan kejuruan dan perguruan tinggi, maka perlu diuji dulu bagaimana pengaruhnya terhadap kesiapan kerja. 

COMMENT
500

Topcareer.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE